Polemik Status Kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore dan Disposisi PDIP sebagai Partai Pengusung

Alvitus Minggu (Foto Pribadi)

Quote Amor - Beberapa bulan yang lalu, tepatnya 9 Desember 2020, sejumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengikuti Pilkada serentak. Pilkada tersebut diikuti oleh daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021.

Pilkada tersebut merujuk pada Undang-Undang Pilkada No 10 tahun 2016 sebagai dasar hukum proses pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Dari 270 calon kepala daerah yang ikut berlaga dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020, kita dikejutkan dengan berita mengenai calon bupati yang status warga negara ganda, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara Amerika Serikat.

Calon Kepala Daerah tersebut adalah Orient P. Riwu Kore, Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tengara Timur (NTT). Daerah otonom yang baru dibentuk pada tahun 2008.

Orient P Riwu Kore yang berpasangan dengan Thobias Uly berhasil menang dengan perolehan suara 46, 4 persen atau 6.276 suara. Pasangan Orient - Thobias yang diusung oleh 3 partai politik, yaitu PDIP, Gerindra dan Demokrat mampu menggeserkan paket petahana, yaitu pasangan Nikodemus N Rihi Heke - Yohanis Uly Kale, yang hanya meraih 5. 456 suara.

Status kewarganegaraan Ganda Orient P. Riwu Kore menjadi polemik yang cukup alot ketika KPUD mengumumkan kemenangan mereka. Hal tersebut menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. PDIP sebagai partai pengusung utama, pada awalnya, tidak mengetahui persoalan tersebut bahwasannya Orient P Riwu Kore baru menjadi kader partai ketika hendak maju dalam Pilkada 2020.

Sementara kalau melihat syarat utama untuk memiliki kartu anggota partai adalah seseorang harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Status itu dapat dibuktikan melalui dokumen kependudukan e-KTP dan kartu keluarga (KK).

Status Orient P Riwu Kore sebagai warga negera Amerika dibenarkan oleh Bawaslu kabupaten Sabu Raijua, NTT. Itu pun setelah mendapat kepastian informasi dari pihak kedutaan Besar Amerika Serikat.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan bahwa Orient memang pernah memiliki paspor Amerika Serikat tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia.

Ini merupakan suatu peristiwa politik yang tidak lazim terjadi sepanjang sejarah pilkada yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 2005 hingga sekarang. Statusnya sebagai warga negara Amerika ini terkuak ketika memenangkan pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua pada Pilkada 2020.

Sebenarnya, Orient merupakan putra asli Kupang yang lahir dari keluarga WNI asli. Karena berdasarkan asas ius sanguinis atau law off the blood, yaitu kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan, secara de facto dan de jure, Orient P Riwu Kore adalah WNI sehingga ia seharusnya mendapat perlindungan hukum.

Namun persoalanya menjadi lain ketika dia memilih dan mencalonkan diri sebagai calon bupati. Memang Orient menyelesaikan pendidikannya di AS dan bekerja di AS pada tahun1997. Kemudian ia menikah dan menjadi Warga Negara AS pada tahun 2000. Lalu kemudian ia kembali ke Indonesia dan tidak melepaskan identitasnya sebagai Warga Negara AS.

Tentu hal tersebut menjadi polemik. Karena dalam PP Nomor 2 Tahun 2007 khususnya dalam penjelasan pasal 31 ayat 1 huruf g menegaskan bahwa apabila seseorang WNI memiliki kewarganegaraan lain maka statusnya sebagai WNI dengan sendirinya akan gugur.

Dalam konteks itulah sebenarnya Orient P Riwu Kore secara tidak langsung membuat kehilangan statusnya sebagai WNI. Tetapi persoalannya adalah dia tetap mempertahankan sebagai WNI dan sebagai Warga Negara Amerika Serikat atau memiliki status kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu, Orient P Riwu Kore tidak dibenarkan secara hukum untuk dicalonkan sebagai calon bupati kabupaten Sabu Raijua.

Kelalaian Orient dapat menimbulkan konsekuensi hukum, bahkan terancam diskualifikasi. Selain itu juga ketiga partai pengusung; PDIP, Gerindra dan Demokrat harus bertanggungjawab terhadap pelanggaran tersebut.

Dalam teori Rekrutmen, sebagaimana dikemukakan Pippa Noris, ada tiga tahap berturut-turut bekerja dalam proses rekrutmen politik. Pertama sertifikasi. Pada tahap ini melibatkan hukum pemilu, peraturan partai dan norma sosial. Proses sertifikasi tersebut selalu berhubungan dengan persayaratan hukum formal untuk pencalonan.

Selain itu juga ada beberapa syarat pada tahap sertifikasi ini seperti syarat usia, kewarganegaraan, pendidikan atau keaksaraan dan tempat tinggal. Kedua, tahap nominasi, dimana pada tahap ini akan ditentukan siapa saja yang akan dicalonkan. Ketiga, faktor seleksi, dimana pada tahap ini akan ditentukan calon yang memenangkan dalam merebut jabatan dari beberapa yang dicalonkan (Crotty, 2014: 149).

Berdasarkan teori rekrutmen Pippa Noris di atas, menunjukkan bahwa Orient sebenarnya sudah tidak memenuhi kualifikasi hukum pemilu tetapi partai tetap meloloskannya. Ini merupakan suatu tindakan partai yang mempertontonkan kebobrokan sistem rekrutmen politik kepada publik.

Melalui kasus Orient juga mempelihatkan bahwa internal partai politik belum merealisasikan demokrasi sebagai karakter dasar organisasi.

Dalam konteks ini, hadirnya hukum pemilu, sebagaimana ditegaskan oleh Pippa Noris, adalah bertujuan untuk mencegah calon yang tidak memiliki integritas dan kapabilitas secara politik.

Kasus Orient akhirnya memberikan dampak negatif bagi PDIP, Gerindra dan Demokrat sebagai partai pengusung. Persoalan tersebut dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan terhadap partai politik maupun pihak penyelenggara pemilu, bahkan secara politik lebih dari itu, yaitu bisa mempengaruhi perolehan suara untuk partai pengusung, khususnya PDIP dalam Pileg maupun Pilpres 2024.

Masyarakat umum justru cenderung menilai bahwa yang bertanggung jawab terhadap kasus pelanggaran hukum yang menimpa Orient adalah PDIP karena posisinya sebagai partai pengusung utama. Sedangkan partai Gerindra dan partai Demokrat hanya sebagai partai pendukung sehingga beban psikologi politik tidak seberat yang dirasakan oleh PDIP.

Kasus tersebut secara internal maupun eksternal merupakan sebuah kegagalan PDIP dalam mengelola manajemen rekrutmen kader yang cenderung tidak profesional. Dapat dibayangkan, Orient sebagai pendatang baru, tiba-tiba PDIP mengusungnya sebagai calon bupati Sabu Raijua.

Peristiwa ini memperlihatkan kemerosotan kader partai yang tidak mengikuti proses seleksi yang benar. Untuk apa membuang waktu yang lama menjadi kader kalau pada akhirnya hanya sebagai pendengar, penonton dan pelengakap pengurus partai. Tidak ada ruang yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon pemimpin politik di setiap level.

Apa bedanya pengurus partai dan non pengurus partai diperlakukan tidak sama secara politik. Lebih baik berada di luar sistem sambil mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Lalu suatu saat maju sebagai calon legislatif maupun calon gubernur, bupati dan walikota. Tinggal beli partai saja dan secara otomatis diakomodir oleh partai.

Sesuatu yang sangat memungkinkan itu terjadi karena pada dasarnya karakter partai di negara berkembang seperti Indonesia, lebih condong memperlihatkan partai politik sebagai pemburuh rente (rent seeking).

Secara ekonomi politik, mengambil keuntungan dari peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh regulator partai. Kemudian ditukarkan dengan sejumlah uang antara patron dan klien. Keduanya sedang terlibat dalam pertukaran kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan politik, meskipun cara-cara itu illegal atau bertabrakan dengan aturan tapi dianggap illegal oleh partai politik.

Keadaan tersebut bisa mengancam perkembangan demokrasi, bahkan bisa menurun kualitas demokrasi. Patut diduga, bahwa kasus pelanggaran hukum yang menimpa Orient terdapat pola-pola tertentu yang dilakukan oleh PDIP maupun partai lain sehingga meloloskan Orient sebagai calon bupati Sabu Raijua.

Dengan demikian kasus Orient P Riwu Kore tidak hanya dilihat sebagai peristiwa politik tetapi ini menjadi tamparan besar bagi PDIP karena tidak melakuan proses seleksi yang berdasarkan aturan yang benar.

Seharusnya sebagai partai penguasa yang sangat berpengalaman dalam kanca politik nasional lebih cermat dan lebih professional dalam mengelola manajemen rekrutmen politik, demi menjaga kredibilitas masyarakat terhadap partai dan politik.

Karena partai politik tidak hanya sekadar merekrut kader yang hanya berorientasi untuk merebut kekuasaan politik.Tetapi partai politik harus sebagai wahana untuk mencetak kader-kader terbaik bangsa.

Partai harus tetap berpegang teguh pada konstitusi partai. Oleh karena itu, demokrasi internal partai perlu dihidupkan sebagai karakter dasar organisasi untuk menjaga soliditas organisasi sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan yang berpotensi besar untuk melahirkan faksi-faksi di tubuh partai politik.

Oleh: Alvitus Minggu, S.I.P, M.Si.

Dosen Fisip Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan dosen Ilmu Politik Universitas Bung Karno Jakarta. Sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survey (INES).