Ads Right Header

Hosting Unlimited Indonesia
Cloud Hosting Indonesia

Faktor di Balik Lahirnya KLB Partai Demokrat di Deli Serdang

 

Alvitus Minggu
Alvitus Minggu (foto pribadi)

Quote Amor - Partai Demokrat merupakan sebuah partai politik yang didirikan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon Presiden, dimana pada saat itu SBY menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada masa Megawati sebagai Presiden.


Kemenangan SBY sebagai Presiden pada Pemilu 2004, akhirnya membawa partai Demokrat sebagai partai besar dan dominasinya menjadi kelihatan ketika SBY terpilih lagi sebagai Presiden pada periode berikutnya.  


Namun ketika berada di titik puncaknya, partai Demokrat malah dihantam isu tak sedap. Pasalnya banyak kader partai yang terseret dalam pusaran kasus korupsi seperti Anas Urbaningrum, Ejelina Sondag, Andi Malaranggeng, Nasarudin dan Sultan Batugana.

 

Kalau kita melihat perkembangan kemajuan partai ini dalam kancah politik nasional. Pada pemilu 2004, Partai Demokrat berhasil meraih peringkat ke-5 dengan mendapat suara sebanyak 7, 45 persen atau 8. 455.225 dari total suara dan mendapat 57 kursi di DPR RI. Pencapaian ini merupakan titik awalnya sebagai partai penguasa.

 

Lalu pada Pemilu Legisatif 2009, dominasi Partai Demokrat semakin meningkat dengan memperoleh 150 kursi (26,4 persen) di DPR RI, setelah mendapat 21. 703.137 total suara (20, 4 persen). 


Namun ketika Pileg 2014, suara partai Demokrat mengalami kemerosotan tajam, yaitu hanya memperoleh suara sebanyak 10, 19 persen suara nasional (12. 728. 913) sehingga hanya mendapat 61 kursi di Senayan, 

 

Demikian halnya pada pemilu 2019, Partai Demokrat masih mengalami stagnation, yaitu bergerak di angka peringkat ke-7 dari 9 Partai Politik di DPR dengan perolehan suara sebanyak 7, 77 persen suara nasional (10. 876. 507).

 

Kemerosotan tersebut tidak terlepas dari semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai Demokrat, pasalnya beberapa elit partai tersandung kasus korupsi, kasus yang sempat menghebohkan negeri ini.

 

Kasus korupsi tersebut dapat dikatakan sebagai kelalaian dari seorang pemimpin, dimana yang menjabat sebagai Ketua Partai pada saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam mengelola partainya.

 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal memprotek Partai Demokrat sehingga membiarkan kepada kader-kader partai melakukan korupsi secara sistematis, terstruktur dan masif. 


Gojang-ganjing Partai Demokrat rupanya terus berlanjut dan akhirnya membuat partai ini semacam kehilangan legitimasi sosial. Apa lagi dengan terpilihnya Agus Hari Murti (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Bapaknya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

 

Kondisi ini terkesan bahwa sistem manajemen Partai Demokrat lebih mengarah pada pola manajemen yang bersifat personalisasi. Artinya partai ini seolah-olah menjadi partai milik pribadi keluarga. Semua anggota keluarga terlibat dalam merebut kekuasaan politik. Sebuah situasi politik yang sangat mengganggu elektabilitas Partai Demokrat. Bisa-bisa membawa Partai Demokrat pada kemerosotan nilai.

 

Tindakan tersebut sangatlah tidak etis karena satu keluarga sama-sama mempunyai ambisi untuk merebut kekuasaan politik. Tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan yang mencerdai prinsip demokrasi. 


Meskipun secara teori politik, bahwa setiap warga berhak menjadi warga negara dan setiap warga negara berhak dipilih oleh siapapun untuk menjadi pemimpin politik tanpa melihat latar belakang sosialnya. Yang dikedepankan adalah prinsip kesamaan dan keadilan politik. 


Namun untuk mengharmonisasi demokrasi tetap saja, itu dipadukan dengan sisi etik, sehinggan tindakan keluarga Cikeas dengan melibatkan semua anggota keluarga untuk merebut kekuasaan politik merupakan tindakan riil dari konsep pembangunan Dinasti politik, dimana kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah, tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan politik, dengan Dinasti politik pergantian kepemimpinan mirip kerajaan. 

 

Bertolak dari hal tersebut, isu kudeta partai Demokrat untuk melakukan gerakan perebutan kekuasaan atau makar belum juga surut. Bahkan beritanya sudah menghiasi berbagai media, baik itu media cetak, media online maupun media mainstream.

 

Isu tersebut awal mulanya hanya sekadar sebagai wacana. Namun dalam perjalanan waktu, isu itu semakin melebar dan mengancam posisi Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.


Menanggapi berita-berita tersebut, keluarga Cikeas menuding bahwa ada keterlibatan pihak tertentu di balik upaya kudeta partai Demokrat. Dalam konfrensi pers pada Senin Februari 2021, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengangkat sosok baru menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, dengan mengadakan Kongres Luar Biasa (KlB).

 

Tokoh-tokoh yang diduga kuat menjadi dalang untuk melakukan kudeta tersebut adalah Kepala Staf (KSP) Moeldoko, Marzuki Ali, Muhammad Nasarudin, Darmisal dan Jhoni Allen Marbun. 


Menganggapi isu yang beredar, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak diperjualbelikan untuk pihak-pihak yang ingin melakukan upaya perebutan kekuasaan di tubuh Partai Demokrat. 


"Sudah jelas-jelas orang luar mempunyai ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat. Partai Demokrat not for sale, Partai kami bukan untuk diperjualbelikan," tegas SBY dalam video yang dirillis Rabu, 24 Februari 2021.

 

Isu kudeta terhadap partai Demokrat akhirnya terjawab melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Kongres tersebut memilih dan memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat terbaru.

 

Kemenangan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menuaikan protes oleh Kubu Cikeas. Dampaknya konflik tersebut tak urung diselesaikan dan menciptakan dualisme Kepemimpinan, yaitu kubu Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang dan kubu Agus Harimurti Yudhoyono versi Kongres V pada 15 Maret 2020.

 

Secara politik, munculnya Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara bukan tanpa alasan. Pasalnya, Kongres tersebut merupakan puncak dari semua persoalan yang menumpuk terjadi di internal Partai Demokrat. 


Ada berbagai rentetan peristiwa yang terjadi pada hari-hari sebelumnya. KLB hanyalah secuil persoalan sebagai faktor pemicu. Tetapi sebenarnya semua itu masih berpautan yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

 

Persoalan tersebut muncul semacam kebuntuan politik dan demokrasi, yang selama ini justru SBY sendiri tidak mampu menyelesaikannya pada level kebijakan partai. Mulai dari persoalan korupsi yang menimpa sejumlah kader Partai Demokrat.  Belum lagi persoalan manajemen partai yang lebih mengedepankan tumpuan manajemen keluarga.

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KLB merupakan sebuah ketidakberdayaan SBY dalam mengontrol Partai Demokrat secara kelembagaan. SBY membiarkan Partai Demokrat jatuh ke dalam jurang politik. Indikatornya adalah munculnya kasus-kasus yang melilit partai Demokrat. Dengan berbagai varian kasus yang muncul. Kasus-kasus tersebut mengganggu dan merusak tingkat soliditas pengurus partai dan akhirnya berdampak pada kerapuhan nilai. 


Soliditas partai merupakan basis untuk menjaga keseimbangan nilai. Tanpa itu maka partai politik akan berpotensi besar mengalami perpecahan. Dalam konteks itulah sebenarnya partai Demokrat mengalami kerapuhan soliditas secara kelembagaan sehingga ada cela untuk muncul faksi-faksi di dalam kepengurusan partai Demokrat.

 

Kisah di balik Kongres Luar Biasa (KLB) beberapa partai sebelumnya


KLB sebenarnya merupakan hal yang lumrah dalam dunia demokrasi dan sudah menjadi tradisi politik dalam sebuah partai politik. Kita ingat KLB ke-4 PDI di Medan tahun 1996. Pada saat itu, Megawati Soekarno Putri masih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), hasil dari  Kongres Surabaya pada tahun 1993 untuk kepengurusan 1993-1998.

 

Sedangkan Soerjadi terpilih berdasarkan hasil Kongres Medan pada tanggal 22 Juni 1996 untuk periode 1993-1998, sebelum peristiwa 27 Juli terjadi. Dualisme di tubuh Partai berlambang banteng itu bermula ketika 16 fungsionaris DPP PDI menyatakan akan melaksanakan Kongres PDI, untuk memisahkan diri dari kepengurusan pimpinan Megawati.

 

Kongres Medan tersebut dituduh oleh kubu Megawati telah melanggar AD/ART sehingga beberapa pelopor yang menggagas Kongres tersebut dibebastugaskan alias dimecat oleh kepengurusan Megawati. Namun, kongres tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kongres tersebut dibuka dan ditutup secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Yogie S Memet. Itu artinya Kongres tersebut mendapat dukungan dari Presiden Soeharto.

 

Kongres tersebut akhirnya menghasilkan keputusan yang merujuk pada wakil ketua MPR/DPR Soerjadi sebagai ketua umum dan Buttu Reinhart Hutapea sebagai Sekretaris Jenderal. 

 

Fenomena yang sama juga terjadi pada partai Golkar ketika melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas). Golkar terbagi menjadi dua kubu yang yang sama-sama membuat Munas dengan versi masing-masing. 


Hal itu terjadi pertarungan antara kubu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono dan kubu Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie (Ical). Kubu Ical menggelar Munas di Bali pada 30 Nopember sampai 4 Desember 2014. Sedangkan kubu Agung Laksono menggelar Munas di Riu pada Desember 2014.

 

Keduanya sama-sama menang berdasarkan versi Munas masing-masing. Agung Laksono terpilih menjadi Ketua Umum Golkar dalam voting. Sedangkan Ical terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Golkar juga. Perpecahan semakin sengit hingga kedua kubu bertarung di pengadilan. Buntutnya pertarungan kedua kubu lantas berlanjut ke meja hijau.

 

Dalam sidang tingkat pertama, PTUN Jakarta memutuskan dengan membatalkan SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol kubu Agung Laksono pada 18 April 2015. Kubu Agung Laksono pun mengajukan banding. Kendati demikian, dalam sidang di tingkat banding di PN Jakarta Pusat, 20 Oktober 2015, lagi-lagi kubu Ical memenangkan gugatan.

 

Kubu Agung Laksono lantas mengajukan kasasi. Namun dalam persidangan berlanjut di tingkat kasasi, MA menolak kasasi permohonan kubu Golkar kepengurusan Agung Laksono. Di tengah perseteruan itu, hadirlah Yusuf Kalla sebagai mediator untuk menginisiasi perdamaian di antara kedua kubu tersebut.

 

Kedua kubu akhirnya sepakat menggelar Munaslub Golkar di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 14 April 2016 dan memutuskan Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Demikian halnya juga kemelut yang terjadi di tubuh PPP. Tidak berbeda jauh dengan konflik yang terjadi pada partai lain, seperti Partai Demokrat, PDI, Golkar dan PPP.

 

Pelajaran dari KLB Partai Demokrat dan beberapa partai yang lain

 

Apa yang bisa kita petik dari cerita keempat partai yang pengalamannya kurang lebih sama. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya KLB partai Demokrat maupun pengalaman yang pernah dirasakan oleh partai lain dalam menghadapi kondisi yang sama, merupakan bagian dari warna-warni demokrasi, yang semestinya kita sikapi dengan bijaksana.

 

Ketegangan pada tubuh partai bukan menjadi sesuatu yang dapat mengkhawatirkan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Memang tidak bisa dipungkiri KLB partai Demokrat Deli Serdang, membawa dampak buruk bagi kenyamanan keluarga besar partai Demokrat maupun keluarga besar Cikeas. Apa lagi persoalannya sudah berlanjut ke meja hijau.

 

Namun kekhawatiran dari seluruh gugatan dalam sidang tingkat pertama di PTUN sampai berlanjut di tingkat mengajukan kasasi adalah MA menolak kasasi permohonan kubu partai Demokrat kepengurusan AHY karena ada intervensi pihak ketiga. 


Jika itu yang terjadi maka kubu kepengurusan AHY kehilangan legitimasi politik dan hukum, dan secara otomatis juga kubu kepengurusan Moeldoko yang diakui oleh negara karena secara legal formal memiliki kekuatan hukum. Kubu kepengurusan Moledoko pun mempunyai otoritas untuk menggantikan kepengurusan kubu AHY dari pengurus pusat sampai ke pengurusan daerah. Dampaknya AHY maupun keluarga Cikeas mengalami krisis politik.

 

Secara teori politik, jika seorang pemimpin politik mengalami turun tahta maka, secara otomatis ia akan mengalami kehilangan segala-galanya, meliputi kehilangan jabatan, legitimasi sosial, pendapatan secara ekonomi, dan kehilangan pengaruh di masyarakat. Bahkan keluarga Cikeas akan mengalami krisis finansial karena akses politik sangat terbatas.

 

Dengan demikian KLB Partai Demokrat, yang diadakan di Deli Serdang Sumatra Utara tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk menggembos Partai Demokrat, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah Moeldoko dan kawan-kawan ingin mendedikasikan diri kepada partai Demokrat sehingga partai Demokrat bisa dikelola secara profesional, bukan dikelola dengan manajemen keluarga.

 

Tetapi di sisi lain KLB Deli Serdang dapat dikatakan sebagai hukum karma bagi perbuatan SBY yang telah membohongi Presiden Megawati tahun 2004, Presiden ketiga pasca reformasi tahun 1998. SBY sempat ditanya Megawati tahun 2004 terkait maju sebagai calon presiden. 


SBY pada waktu itu menjawab Megawati tidak ikut mencalonkan diri sebagai calon presiden, namun pada kenyataannya, pada menit-menit terakhir SBY memutuskan maju ikut mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2004, yang pada akhirnya menjadi rivalitas Megawati Soekarno.

 

Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengakhiri persoalan antara dua kubu partai Demokrat tersebut? Salah satu solusinya adalah menghadirkan pihak ketiga, yang bisa menjadi mediator untuk mendamaikan kedua kubu tersebut, kubu kepengurusan Moeldoko dengan kepengurusan AHY supaya keduanya dapat dipersatukan kembali demi mengedepankan keharmonisasian demokrasi, baik secara internal partai maupun secara eksternal.

 

Dengan demikian, Partai Demokrat harus bisa belajar dari pengalaman partai Golkar yang terlibat perseteruan antara kubu kepengurusan Agung Laksana dan kubu kepengurusan Aburizal Bakrie (ICAL). Perseteruan tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan menghadirkan pihak ketiga yang bisa menjembatani kedua kubu tersebut untuk bisa berdamai dan bersatu kembali.***


Oleh: Alvitus Minggu, S.I.P, M.Si.

Dosen Fisip Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan dosen Ilmu Politik Universitas Bung Karno Jakarta. Sekaligus Direktur Indonesia Network Election Survei (INES).


Previous article
Next article

Leave Comments

Post a Comment

Ads Atas Artikel

Ads Tengah Artikel 1

Ads Tengah Artikel 2

Ads Bawah Artikel